RSS

Hasil Sidang MK 4 Feb 2010

09 Feb
Assalamualaikum wrwb,

Sebelumnya saya memohon maaf atas keterlambatan menulis hasil Sidang MK beberapa hari yang lalu karena beberapa hal mengenai kesehatan. Alhamdulillah kini mulai pulih dan kembali siap menyampaikan kepada Ikhwah semua. InsyaAllah.

(Sally Sety)
————————————————————————————————————–

Hasil Perkembangan Sidang Mahkamah Konstutusi tentang UU No.1 PNPS Th.1965.

Sidang Mahkamah Konstitusi, Judicial Review atas UU No.1 PNPS Th.1965.
Pada tanggal 4 Februari 2010 pk.10.00WIB digelarlah Sidang Konstitusi yang membahas tentang UU No.1 PNPS 1965 yang mengatur tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama.

Isi Undang-undang yang digugat kaum SEPILIS-JIL ini adalah sebagai berikut:
Pasal 1 :
SETIAP ORANG dilarang DENGAN SENGAJA di muka umum MENCERITAKAN, MENGANJURKAN atau MENGUSAHAKAN DUKUNGAN UMUM untuk melakukan PENAFSIRAN tentang SESUATU AGAMA yang dianut di Indonesia, atau melakukan KEGIATAN2 KEAGAMAAN YANG MENYERUPAI kegiatan2 keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana MENYIMPANG DARI POKOK2 AJARAN AGAMA itu.

Pada intinya kaum SEPILIS-JIL menganggap penerapan UU Penodaan Agama bertentangan dengan UUD 1945, bertentangan dengan prinsip persamaan dalam hukum (equality before the law) dan prinsip-prinsip HAM dimana setiap individu berhak bebas dari perlakukan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif.

Agenda sidang perkara No.140/PUU-VII/2009 pada hari tersebut adalah mendengarkan keterangan Pemerintah, DPR (III) dan Pihak Terkait (MUI, Muhammadiyah, PGI-Persekutuan Gereja2 Indonesia).

Risalah sidang bisa di down-load disini:
http://www.scribd.com/doc/26529282/Risalah-Sidang-Perkara-No-140-PUU-VII-2010-4-Feb-2010

Layout Persidangan
Dari pihak Pemerintah, Menag Suryadharma Ali mengatakan, gugatan kelompok lembaga sosial masyarakat (LSM) tentang uji materi UU No.1/PNPS tahun 1965 tentang penyalahgunaan dan/atau penodaan agama dinilai tidak rasional. Suryadharma Ali lebih lanjut menyatakan Undang undang No.1 PNPS tahun 1965 tentang penodaan agama masih sangat kita perlukan. “Jika Undang undang ini digugat dan dikabulkan, kita khawatir ini menjadi awal pintu masuk maraknya aliran dan paham sempalan yang tidak terkedali, serta kekebasan beragama yang tanpa koridor”, katanya.

Menkumham Patrialis Akbar, juga setuju dengan pendapat Menag bahwa bila UU Pencegahan Penodaan Agama dicabut, maka akan terjadi kekacauan di tengah masyarakat. Sehingga sikap Pemerintah adalah tegas menolak dicabutnya UU Penodaan Agama tersebut.

“Pemerintah Tolak Pencabutan UU Penodaan Agama”
http://bataviase.co.id/node/85317

“Pemerintah Keberatan Pencabutan UU Penodaan Agama”
http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2010/02/04/brk,20100204-223522,id.html

Dari pihak DPR, H. Chairuman Harahap, SH, MH menyatakan bahwa semangat dan jiwa UU tersebut masih relevansi. Karena itu permohonan dari kalangan LSM itu tidak dapat diterima.
“Kami menyatakan menolak (permohonan) seluruhnya atau tidak dapat diterima,” Chairuman seraya menambahkan, UU PNPS tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Dari Pihak Terkait (MUI), secara lantang dan tegas menolak pencabutan UU Penodaan Agama tersebut. Tim kuasa hukum MUI, Lutfi Hakim, memaparkan, para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak terdapat kerugian konstitusional dari pemohon yang bersifat spesifik atau potensial akan terjadi di masa mendatang.

Menurut dia, merupakan suatu argumentasi yang bertentangan dengan penalaran yang wajar bila setelah puluhan tahun berlalu YLBHI mengatakan bahwa hak konstitusional yayasan itu terlanggar oleh UU tersebut. Apalagi, berbagai LSM dan yayasan yang mengajukan uji materi tersebut, sama sekali tidak ada yang bergerak secara khusus di bidang keagamaan.

Kuasa Hukum pihak MUI
Dari Pihak Terkait (Ormas Muhammadiyah), diwakili oleh DR.Saleh Partaonan Daulay menyatakan sikap resmi Muhammadiyah, “Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan UU NO.1 PNPS th.1965 tidak bertentangan dengan uud 1945”.

Dari Pihak Terkait PGI (Persekutuan Gereja-gereja Indonesia) diwakili oleh Einer Sitompul menyatakan :
“PGI berpendapat agar PNPS 1965 itu dikritisi dalam soal fungsi dan isinya karena multitafsir dan cenderung multi tafsir dan dikhawatirkan akan terjadi intervensi negara yang terlalu jauh terhadap kehidupan beragama.”

Para kuasa hukum pihak Pemohon (Sepilis-JIL). Dari sekian banyak Pemohon (7) hanya 2 saja yang datang!
Maka, skor sidang konstitusi MK terhadap UU Penodaan Agama, No.1 PNPS Th.1965 pada tanggal 4 Februari 2010 lalu bisa disimpulkan:
– 2 Setuju dicabut/direvisi UU Penodaan Agama. (LSM Sepilis-Jil)
– 4 Menolak dicabut/direvisi UU Penodaan Agama. (Pemerintah, DPR, MUI, Muhammadiyah).

Sidang akan berlanjut pada tanggal 10 Februari 2010.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Februari 9, 2010 in Mahkamah Konstitusi

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: